Konsep Dan Aplikasi Pajak Penghasilan

Sebagai contoh, kompensasi kerugian atas transaksi keuangan hanya diperbolehkan terhadap keuntungan yang diperoleh dari transaksi keuangan tersebut di masa mendatang. Oleh karena itu, secara tidak langsung, konsep ring fencing berkaitan pula dengan prinsip simetri dalam sistem pajak. Apabila dalam jumlah laba yang dipungut di Indonesia juga termasuk laba yang diperoleh di luar negeri dan di luar negeri laba tersebut sudah dikenakan pajak, pajak yang dibayar di luar negeri tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Sebelum terjadinya reformasi menyeluruh terhadap aturan sistem pajak di Indonesia pada tahun 1984, ketentuan khusus mengenai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat ditemui pada Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Pengetahuan akan ketentuan dalam ordonansi ini menjadi penting karena jenis-jenis biaya inilah yang menjadi bentuk awal dari ketentuan yang berlaku sekarang. Jadi, kalau biaya itu tidak untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai pajak, biaya itu tidak boleh mengurangi penghasilan bruto lain dalam menghitung penghasilan kena pajaknya.

Kedua, sistem pajak hybrid yang cenderung territorial atau sistem pajak hybrid territorial. Misalnya, sistem territorial yang tidak menerapkan pembebasan kepada semua penghasilan luar negeri, melainkan memberikan batasan berdasarkan jenis penghasilan atau wajib pajak yang menerima penghasilan. Negara A sebagai negara domisili menggunakan sistem pajak worldwide atas WPDN-nya. Jadi, WPDN Negara A akan dikenakan pajak di Negara A atas penghasilan yang bersumber di dalam negeri maupun atas penghasilan yang bersumber di luar negeri . Sementara itu, terlepas apakah Negara B menerapkan sistem pajak territorial atau worldwide, penghasilan WPDN Negara A yang bersumber di Negara B juga akan dikenakan pajak di Negara B.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Adapun definisi dari rekrutmen pegawai IGOs secara lokal adalah pegawai yang direkrut dan bekerja di negara penerima untuk melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan tentang hukum domestik, budaya, dan tradisi negara penerima. Perlu diperhatikan bahwa meskipun secara teori IGOs dan lembaga perwakilan IGOs dikecualikan sebagai subjek pajak, dalam praktiknya pengecualian tersebut tidak berlaku secara otomatis. Namun, pengecualian tersebut diatur dalam ketentuan pajak domestik negara tersebut. Misal, terdapat negara yang mengatur bahwa pengecualian IGOs dan lembaga perwakilannya sebagai subjek pajak hanya dapat diberikan sepanjang persyaratan yang diatur dalam ketentuan pajak domestik tersebut terpenuhi seluruhnya. Apabila terdapat satu syarat saja yang tidak terpenuhi, IGOs dan lembaga perwakilannya tidak dapat dikecualikan sebagai subjek pajak di negara tersebut. Kemitraan atau persekutuan juga dapat ditetapkan sebagai subjek pajak badan sepanjang kemitraan atau persekutuan tersebut merupakan kemitraan atau persekutuan terbatas (Société en Commandite Simple or SCS).

Pendekatan lainnya adalah dengan menerapkan pengampunan pajak atas repatriasi penghasilan luar negeri yang dilakukan oleh WPDN China. Pendekatan ini dapat dipertimbangkan apabila isu penangguhan pajak kian meningkat seiring meningkatnya investasi luar negeri China. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Li Liu, dampak dari perubahan sistem pajak UK dari worldwide ke territorial dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi investasi dalam negeri dan luar negeri.Berikut penjelasannya. Selain melakukan investasi di Irlandia, WPDN UK tersebut ternyata juga menanamkan modalnya di Prancis. Diketahui bahwa tarif PPh badan yang berlaku di Prancis lebih tinggi dibandingkan di UK, yaitu sebesar 35%. Akibatnya, ketika penghasilan dari investasi di Prancis tersebut direpatriasi ke UK, penghasilan tersebut tidak akan dikenai pajak di UK.

Namun, diasumsikan tarif pajak di Negara B lebih besar dibandingkan tarif pajak di Negara A, yaitu sebesar 35%. Dengan demikian, besarnya KPLN yang dapat diberikan oleh Negara A dapat dihitung melalui Tabel three.5 berikut. Penjelasan mengenai sistem pajak territorial di atas dapat digambarkan dengan jelas melalui Tabel 3.1 berikut. Seluruh wajib pajak mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak memperhatikan nasionalitas (lands-aard).

Hiburan yang disediakan dalam konteks kegiatan usaha sangat rentan terhadap penyalahgunaan sehingga tidak mengherankan jika pengurangan biaya ini tunduk pada batasan khusus di semua negara. Batasan ini biasanya berupa penetapan persyaratan tambahan, terutama pembuktian untuk pengurangan dan batasan persentase atas pengeluaran yang memenuhi syarat. Pemberian keringanan pajak didasarkan pada besarnya nominal jenis-jenis biaya tertentu. [newline]Dengan demikian, melalui itemized deduction, ada komponen-komponen yang bisa dikurangi dari penghasilan selain keringanan dalam bentuk commonplace deduction. Sebagai contoh, biaya transportasi kerja, biaya pengasuhan anak, dan sebagainya.

Namun, di Austria, pengecualian PPh hanya berlaku bagi lembaga amal yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian. Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa di AS, lembaga pendidikan yang bukan merupakan subjek pajak hanya lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan pendidikan. Sementara itu, lembaga pendidikan yang menjalankan kegiatan di luar kegiatan pendidikan, tidak dapat dikecualikan sebagai subjek pajak sehingga setiap penghasilan yang diterimanya akan dikenai pajak. Sebagai contoh, otoritas pajak di AS mengenakan pajak bagi universitas negeri maupun universitas swasta yang kegiatannya tidak bertujuan untuk bidang pendidikan. Contoh kedua, suatu lembaga mendirikan bangunan yang digunakan untuk tujuan pendidikan, tetapi lembaga tersebut juga menyewakan bangunannya dalam waktu tertentu untuk digunakan pada kegiatan lain, yaitu rumah asrama bagi mahasiswa selama musim panas.

Kerugian atas hancurnya rumah pribadi akibat kebakaran tidak akan diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Di Amerika Serikat , kerugian karena kerusakan atas aset pribadi dapat menjadi pengurang penghasilan bruto jika kerusakan tersebut disebabkan oleh peristiwa yang tiba-tiba dan tak terduga. Di Kanada dan Australia, kerugian atas kerusakan aset pribadi pada umumnya tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Namun, sehubungan dengan aset pribadi yang terdaftar (disebut sebagai “koleksi” di Australia), yaitu perangko, koin, perhiasan, karya seni, dan lain-lain, kerugian karena kerusakan aset tersebut dapat menjadi pengurang. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

Alasannya, isu lock-out capital yang dikarenakan adanya masalah dalam repatriasi penghasilan luar negeri ke UK bukanlah isu yang signifikan di negara ini. Ketentuan CFC digunakan untuk mencegah terjadinya salah satu bentuk penghindaran pajak dengan cara menggunakan perusahaan anak yang didirikan di negara lainnya yang dapat dikendalikan oleh pemegang sahamnya. Dalam literatur pajak, perusahaan anak tersebut dinamakan sebagai managed overseas companies (atau sering disingkat dengan nama “CFC”).