Kbb Zona Oranye, Objek Wisata Boleh Buka, Pengunjung Dibatasi 25 Persen

Secara rinci, skema hubungan antara pemajakan atas perseroan dengan orang pribadi sebagai pemegang sahamnya dapat digambarkan melalui Gambar 5.1 berikut ini. Penerapan sistem schedular taxation atas penghasilan di atas menyebabkan setiap penghasilan yang berbeda akan dikenai PPh dengan tarif yang berbeda pula, apakah tarif PPh tetap atau tarif PPh progresif. Selain itu, dari segi administrasi, pelaporan atas penghasilan di atas akan dilakukan dalam SPT yang berbeda. Pada dasarnya, AMT adalah sistem pajak “bayangan” yang menyertai sistem PPh AS yang berlaku secara umum. Melalui sistem ini, wajib pajak berpenghasilan tinggi diwajibkan untuk menghitung besarnya utang PPh sebanyak dua kali, yaitu berdasarkan sistem PPh yang berlaku secara umum dan berdasarkan ketentuan AMT. Apabila dari hasil perhitungan tersebut ternyata jumlah utang PPh berdasarkan AMT melebihi utang pajak yang dihitung secara umum, utang pajak yang wajib dibayar adalah utang pajak berdasarkan ketentuan AMT.

Misal, keuntungan dari pengalihan aset tidak lancar atau keuntungan yang belum direalisasi dari revaluasi sekuritas aset jangka panjang. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun revenue dan features istilahnya berbeda, keduanya merupakan tambahan kemampuan ekonomis sehingga tidak dianggap sebagai elemen terpisah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pada mulanya konsep penghasilan yang dirumuskan oleh para ekonom lebih menekankan pada konsep penghasilan psikis. Namun, karena penghasilan psikis ini merupakan konsep yang bersifat abstrak dan sulit untuk diukur secara objektif, terjadi pergeseran konsep penghasilan yang mengacu pada konsumsi barang dan jasa sebagai wakil dari penghasilan psikis. Nilai pasar barang dan jasa telah diadopsi sebagai ukuran objektif untuk mengukur besarnya penghasilan.

Ketiga, adanya pembedaan pengenaan tarif PPh berdasarkan sumber penghasilan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai celah untuk melakukan perencanaan pajak . Selain itu, wajib pajak juga dapat melakukan restrukturisasi usaha bisnisnya agar dapat memperoleh keuntungan pajak. Dengan demikian, schedular earnings tax system dapat menciptakan inefisiensi ekonomi. Kedua, sistem world taxation dapat mendistorsi pilihan wajib pajak untuk melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan. Sejalan dengan adanya pemisahan sumber penghasilan, sistem schedular taxation juga mengenal adanya pemisahan biaya yang dapat dikurangkan.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Nilai suami atau istri dihitung masing-masing satu, masing-masing anak pertama dan anak kedua atau dua tanggungan akan dihitung masing-masing setengah, dan setiap anak atau tanggungan yang dimulai dengan anak ketiga atau tanggungan ketiga akan dihitung satu. Oleh karena itu, pasangan yang sudah menikah dan memiliki tiga anak maka complete penghasilan mereka akan dibagi empat. Adapun rinciannya, yaitu suami dihitung satu, istri dihitung satu, anak pertama dihitung setengah, anak kedua dihitung setengah, dan anak ketiga dihitung satu. Selain itu, pemilihan SPT gabungan juga akan bermanfaat bagi pasangan yang sudah menikah dan masing-masing memiliki penghasilan. Jumlah manfaat pernikahan akan ditentukan dari jumlah penghasilan yang masing-masing diperoleh suami istri, biaya-biaya yang menjadi tanggungan pasangan tersebut, serta berbagai keuntungan yang hanya dapat dinikmati oleh pasangan yang sudah menikah.

Oleh karena karyawan tersebut telah menerima penggantian atas biaya yang sebelumnya ia keluarkan, biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang hasil kotor ketika karyawan tersebut menghitung PPh terutang-nya. Terdapat dua pengecualian atas pembayaran yang berasal dari laba yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu. Pada undang-undang ini juga diatur secara rinci pengeluaran apa saja yang dapat disusutkan dan diamortisasi serta bagaimana prosedur penyusutan dan amortisasi dilakukan. Untuk lebih jelas memahami ketentuan dalam pasal ini sekaligus mengetahui perbedaan dari penyusutan dan amortisasi, penjelasan Pasal 11 dapat dirangkum melalui tabel berikut. Pada Ordonansi Pajak Perseroan 1925, istilah yang digunakan untuk jenis biaya ini adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara keuntungan.

Ketentuan yang sama juga berlaku di Australia walaupun terdapat beberapa batasan atas jenis sumbangan atau amal tertentu serta organisasi yang menerimanya. Meskipun dalam prinsip umum ditetapkan bahwa pengeluaran atau biaya yang bersifat pribadi untuk kepentingan wajib pajak tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto, banyak negara yang tetap memperbolehkan adanya pengurang penghasilan bruto atas biaya yang bersifat pribadi. Kenikmatan dalam bentuk natura ialah suatu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh tidak dalam bentuk uang, seperti kenikmatan mempergunakan mobil perusahaan dengan cuma-cuma.

Dalam pengukuran objektif, penghasilan diukur dengan menggunakan satu unit moneter, misalnya uang. Dengan menggunakan uang sebagai ukuran pengganti dari jumlah penghasilan, individu yang sama dalam keadaan yang berbeda atau individu yang berbeda yang mengkonsumsi barang yang sama dalam keadaan yang sama, dianggap memperoleh penghasilan yang sama. Pada dasarnya, kata “penghasilan” merupakan istilah umum yang sering digunakan oleh masyarakat. Sayangnya, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan istilah “penghasilan” secara komprehensif bukanlah perkara mudah. Berbagai kalangan, mulai dari ekonomis, akuntan, pembuat kebijakan, sampai akademisi, telah berusaha selama bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan definisi penghasilan yang common.

Reformasi pajak pada masa ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan untuk mewujudkan perencanaan penerimaan yang efisien, berkeadilan, dan berdaya saing bagi penanaman modal asing. Selain itu, pemerintah juga ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi bisnis dalam skala mikro, kecil, dan menengah, dan mempertahankan wajib pajak khusus dan wajib pajak yang berpenghasilan besar. Ketentuan yang diatur dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 memiliki dua ketentuan yang sama dengan ketentuan yang diatur dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1932. Definisi dari asas sumber adalah pajak akan dikenakan kepada penghasilan yang didasarkan pada tempat penghasilan berada. Selain itu, terdapat dua ciri yang melekat pada pajak perseroan yang diatur dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925.Pertama, pajak perseroan merupakan pajak langsung, baik dari segi fiskal administratif atau teknis maupun segi ekonomis. Terkait dengan fiskal, pemungutan pajak perseroan dilakukan secara berkala dengan menggunakan kohir.

Janda atau duda memiliki kewajiban untuk membesarkan anak-anak mereka layaknya kewajiban pasangan yang telah menikah. Oleh karena itu, jika janda atau duda diperlakukan sebagai subjek pajak orang pribadi yang tidak menikah, PPh yang dibayarkan akan menjadi beban besar dari masing-masing mereka. Beberapa negara yang menganut model ini menerapkan pengurangan pajak atau kredit khusus untuk orang pribadi yang telah memiliki pasangan dan/atau memberikan beberapa profit kepada orang pribadi yang telah memiliki keluarga.